Jakarta – Humas: Sehubungan dengan telah ditetapkannya Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK.PW1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 tentang Penunjukan Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang agung, independen, profesional, berintegritas, dan akuntabel, diperlukan pembinaan yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan terhadap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  

 

 

Pengumuman ini diambil dari situs resmi Mahkamah Agung RI