
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG IKUTI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 SECARA DARING

Menggala, 17 Oktober 2025 – Pengadilan Agama Tulang Bawang turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penjelasan Teknis Pagu Anggaran Tahun 2026 dan Peluncuran Aplikasi BATARA yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 17/10 pukul 09.00 sampai selesai.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk dari empat badan peradilan di bawahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyusunan dan pengelolaan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026, serta mengenalkan inovasi baru dalam sistem perencanaan, yaitu Aplikasi BATARA (Budgeting and Planing aplikation for Transparansi and Resource Aligment).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bapak H. Sahwan, S.H., M.H. menjelaskan bahwa penyusunan anggaran untuk TA 2026 harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Renstra Mahkamah Agung, serta tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Peluncuran Aplikasi BATARA menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat. Aplikasi ini dirancang sebagai platform digital terintegrasi yang menghubungkan data SDM, aset, dan keuangan untuk proses perencanaan dan penganggaran hingga monitoring dan evaluasi dalam satu sistem yang berbasis data tunggal, yang mempermudah proses perencanaan dan pengajuan anggaran oleh satuan kerja.
Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang diwakili oleh Ibu Rika Andia, A. M.d. dan Bapak Fikriadi, S,H., M.H. (operator/staf PA Tulang Bawang), menyambut baik peluncuran aplikasi ini dan siap mendukung implementasinya. Dengan adanya aplikasi BATARA, diharapkan pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan agama dapat semakin tertib administrasi dan tepat sasaran.
Partisipasi dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam mendukung transformasi digital, reformasi birokrasi, serta penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan profesional di lingkungan Mahkamah Agung RI.





















0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.